Selasa, 14 Februari 2012

Perpecahan Etnis dan Suku Akan Menguntungkan Musuh-Musuh Islam

Penulis : Ferdiansyah Ali, dari Global Future Institute
(Laporan dan Ulasan dari Acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Seminar Internasional yang diselenggarakan Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) dan Majelis Ukhuwah Suni-Syiah Indonesia (MUHSIN), Sabtu 11 Februari 2012. Kontroversi seputar pernyataan Menteri Agama Suryadarma Ali yang menafikan Umat Muslim yang bermahzab Syiah, ternyata tidak berdampak buruk sama sekali bagi keberadaan dan kiprah Ikatan Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI). Sabtu 11 Februari yang lalu, Pengurus Pusat Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (PP IJABI) bekerjasama dengan Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia (MUHSIN), menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di Gedung SMESCO Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung dari Jam 8 pagi sampai jam 14 siang tersebut, mengundang beberapa tokoh penting dari Iran maupun korps diplomatik Kedutaan Besar Iran yang langsung dipimpin oleh Duta Besar Republik Islam Iran Dr Mahmoud Farazandeh. Sedangkan dari Iran hadir Ayatullah Maulawi Naim Abadi, Khatib dan Imam Jumat Masjid Bandar Abbas, Iran, sekaligus anggota Majelis Ahli (Dewan Penasehat) Pemimpin Spiritual Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, dan Ayatullah Dr Biazar Syirazi (Rektor Uiniversitas Taqrib Iran). Bukan itu saja. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sekaligus digelar Seminar Internasional tersebut, selain dihadiri oleh sekitar 2300 peserta, juga menghadirkan DR Maidir Harun, mewakili Ketua Umum PBNU yang kebetulan berhalangan hadir. Daud Poliradja selaku Ketua Majelis Ukhuwah Sunni Syiah (MUHSIN). Dari kalangan pemerintahan, hadir Dr Perwira, Deputi VI Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Dr Perwira dan Dubes Republik Islam Iran DR Mahmoud Farazandeh bertindak sebagai Keynote Speaker. Sayangnya, acara yang berlangsung semarak dan penuh kekeluargaan tidak dapat dihadiri dari pihak PP. Muhammadiyah dengan alasan yang tidak jelas kepada panitia pelaksana. Selain itu, dari Global Future Institute (GFI) yang turut diundang dalam acara tersebut mengutus perwakilannya yaitu Rusman (Direktur Koorporasi) dan Ferdiansyah Ali (Manager Program). Selain memenuhi undangan tersebut, Tim GFI juga melakukan peliputan berita guna memberitakan acara tersebut dalam situsnya www.global-review.com. Lalu apa hal menarik yang berkumandang pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Seminar Internasional tersebut? Salah satunya, tentu saja tausiah yang disampaikan yang mulia Ayatullah Maulawi Naim Abadi. “Mereka yang bermazhab syiah, ahlussunnah waljamaah, atau mazhab lainnya, perlu diperhatikan tentang pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang sangat besar, sebuah nikmat yang besar karena pada saat itu manusia agung dilahirkan. Peringatan maulid merupakaan ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.” Begitu ujar Ayatullah Maulawi Naim Abadi. Namun ini baru prakata awal, semacam tembakan pembuka. Selanjutnya tokoh spiritual Iran tersebut mulai mengarahkan bidikannya pada sasaran sesungguhnya. Dan ternyata benar. Beliau mengatakan, “namun sangat di sayangkan dalam umat Islam, ada kelompok kecil yang mereka menisbatkan kepada Islam, yang menganggap hal-hal yang berisi pujian-pujian, penghormatan dan pengagungan kepada nabi ini merupakan sebagai sebuah tradisi yang tidak pernah ada pada zaman nabi dan menganggap hal ini sebagai sebuah bid'ah. Sebagai sebuah hal yang baru, yang tidak di syariatkan kepada agama yang disampaikan oleh nabi.” Pada tataran ini, Ayatullah Maulawi mulai menyentuh isu strategis yang cukup menarik, bahkan bagi Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas Muslim. Yaitu keterkaitan antara Agama, tradisi dan adat istiadat. Dalam paparan Ayatullah Maulawi lebih lanjut, ketika Islam masuk dalam sebuah wilayah tidak dengan serta merta memberangus adat istiadat dan kebudayaan setempat. Namun Islam harus mengakulturasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Yang menjadi syarat bagi Islam adalah apakah hal tersebut bertentangan dengan tauhid atau tidak. Bila bertentangan maka Islam akan langsung melarangnya. Bila hal tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang mencederai tauhid kepada Allah SWT maka hal tersebut diperbolehkan. Dalam pandangan penulis, pandangan Ayatullah Maulawi menarik dan sangat relevan ketika menelusur kembal sejarah penyebaran Agama Islam di bumi Nusantara, ketika para Wali berhasil mensenyawakan Islam dengan tradisi dan adat istiadat dari masing masing daerah di Indonesia. Karena itu, pandangan Ayatullah Maulawi patut diapresiasi di Indonesia karena secara tersirat berarti menafikan sebuah pandangan yang berkembang selama ini bahwa Islamisasi identik dengan Arabisasi. Bahkan Ayatullah Maulawi lebih lanjut merasa perlu mengingatkan bahwa bahaya terbesar datang dari orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu kaku, Islam selalu mempersulit. Sementara Islam itu sendiri datang untuk memberikan syariat yang mudah, yang nantinya dapat diterima oleh seluruh bangsa dan negara yang ada didunia. Menariknya lagi, Ayatullah Maulawi mengutip dalam buku Sayyid Quthub berjudul "Masa Depan untuk Islam" bahwa masa yang akan datang adalah merupakan masa-masa kejayaan Islam. Namun pihak-pihak yang lain berusaha untuk menghalangi pihak Islam berkembang.” Dari uraian ini, Ayatullah Maulawi mulai menyentuh isu-isu internasional terkait dengan perkembangan Islam. Khususnya terjadinya demoralisasi yang terjadi di dunia peradaban barat baik Amerika Serikat dan Eropa. “Kita bisa melihat bahwa kini Uni Soviet telah runtuh. Dan pada saat ini kita melihat dunia barat menjalani kehidupan mereka. Misalnya di Amerika sudah sebanyak 52% dari anak-anak yang lahir tidak memiliki ayah. Orang-orang Eropa dan yang lainnya di dunia ini mulai putus asa dengan sistem yang ada, sistem kapitalis. Mereka putus harapan. Oleh karena itu satu-satunya hal yang dapat menghilangkan rasa putus asa adalah Islam.” ujarnya lebih lanjut. “Oleh karena itu perpecahan etnis ataupun suku merupakan keuntungan bagi musuh-musuh Islam.” Sementara itu dalam sambutannya sebagai salah satu keynote speaker, Dubes Iran Farazandeh yang berbicara Inggris dan Indonesia, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan Maulid Nabi saw yang dilaksanakan bersama oleh para pengikut mazhab Ahlulbait dan Ahlussunnah. Persatuan Islam adalah modal yang sangat besar bagi upaya untuk membangun umat Islam, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan kemajuan peradaban manusia. Yang tak kalah menarik adalah presentasi dari DR Maidir Harun yang dalam hal ini mewakili Ketua Umum PBNU. Menurut DR Maidir Harun, bahwa sebenarnya yang menjarakkan antara sunni dan syiah itu bukanlah masalah aqidah, akan tetapi masalah politik. Syiah dan Sunni adalah satu aqidah, satu kitab Alquranul Karim. Oleh karena itu saya sangat sepakat sekali degan apa yang ditulis oleh penulis terkenal Abu Dahra, yaitu syiah adalah salah satu mazhab yang ada dalam Islam. Lebih lanjutnya DR. Maidir Harun mengutarakan “Ketika persatuan itu terwujud, kekuasaan Islam berkembang menembus kerajaan Persia dan Romawi. Akan tetapi ketika persatuan itu pecah maka disitulah kita melihat ada problem-problem yang dihadapi umat Islam. Dan kita melihat perpecahan dan perselisihan itu lebih banyak disebabkan oleh kepentingan politik. Kepentingan yang tidak prinsip yang membuat umat islam terpecah.” Lebih jauh beliau mengatakan bahwa seperti yang diungkapkan Yusuf Qardhawi dalam sebuah bukunya menjelaskan bahwa Islam adalah peradaban besar. Ada perbedaan esensial antara peradaban islam yang memiliki nilai ritual dan sakral dengan peradaban sekuler barat yang hampa nilai ritual dan sakral. “Seluruh aspek kehidupan umat islam, apapun yang dilakukannya disamping memiliki nilai profan duniawi juga memiliki nilai sakral. Inilah keutamaan peradaban islam yang menjanjikan masa depan. Sekarang ini memang sedang mengalami krisis peradaban. Prinsip ekonomi sekuler, kapitalisme yang mereka telah laksanakan selama ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi mereka.” imbuhnya. Kemudian tampil sebagai nara sumber berikut adalah Ayatullah Dr Biazar Syirazi (Rektor Uiniversitas Taqrib Iran). Dalam paparannya beliau mengutip salah seorang penulis terkenal DR. Muhammad Husein Haekal dalam bukunya "Sejarah Hidup Muhammad" menyebutkan bahwa apabila kita ingin meneladani nabi besar Muhammad SAW dalam mempersatukan umat kita harus menengok bagaimana kehidupan nabi Muhammad SAW ketika diutus. Saat itu nabi diutus di sebuah lingkungan yang sangat penuh dengan perbedaan, perselisihan dan bahkan peperangan. Bagaimana dalam sejarah, nabi dapat menyatukan kaum-kaum dan suku-suku di jazirah Arab tersebut. Hal itulah yang akan dapat menuntun kita. Adapun sumber dari segala perselisihan tersebut adalah bersumber dari hati yang tidak bersih, hasut, dimana bersumber dari segala yang bersifat syaitan. “Oleh karena itu salah satu tugas dan risalah penting nabi adalah mensucikan jiwa manusia. Karena penyucian jiwa merupakan sumber kebaikan. Kesukuan, egoisme dan hal-hal yang bersifat etnis merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Dan manusia dituntun oleh nabi Muhammad SAW untuk menjauhi hal yang bersifat kesukuan dan ras, sehingga akan mendapat petunjuk yang menuju pada Islam.” jelas beliau. Sementara itu dalam sambutan pembukanya, Dr. Perwira menjelaskan pentingnya menjaga kemajemukan bangsa dengan mengedepankan semangat keindonesiaan. Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dan menunjung tinggi HAM. Dalam demokrasi yang dianut bangsa kita, semua kelompok, semua agama dan semua paham dijamin keberadaannya, sesuai perintah konstitusi. Karena itu, umat beragama dapat menjalankan keyakinannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban umum. Acara tersebut boleh dibilang cukup berhasil dan lancar, tanpa hambatan sebagaimana sempat dikuatirkan panitia pada awalnya. Dengan dihadari hampir 2300 orang, khususnya Pengurus IJABI dari sebagian besar dari daerah yang di Pulau Jawa. Bahkan hadir juga pengurus IJABI dari Papua. Satu bukti nyata bahwa gerakan terselubung untuk memecah belah umat Islam, khususnya antara Sunni dan Syiah, praktis telah gagal total. Kemudian sebagai pembicara penutup, yang disampaikan oleh DR. KH. Jalaluddin Rakhmat (Ketua Dewan Syura IJABI) dengan mendukung apa yang telah disampaikan oleh Ayatullah Maulawi, mengutip hadist Nabi Muhammad SAW, pada saat Haji Wada’ dimana 1400 sahabat sedang berkumpul pada saat itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda: “... tahukah kamu bulan apa sekarang? ini, bulan suci. Tahukah kalian hari apakah ini? Ini hari yang suci. Tahukah kalian negeri apakah ini? negeri yang suci. Ketahuilah bahwa darah, kekayaan dan kehormatan orang Islam itu sama sucinya dengan bulan ini, hari ini, dan negeri ini. Tidak boleh darah orang Islam ditumpahkan, tdk boleh kehormatan orang Islam dijatuhkan, tdk boleh harta mereka dicampakkan.... Wahai kaum muslimin, aku berpesan jaganlah kalian kafir sepeninggalku, yaitu kamu saling membunuh diantara sesama kamu. Pada saat itulah, kalau kamu sudah saling membunuh, kamu sudah kembali pd kekafiran...” Pada penghujung acara seluruh peserta, para pembicara dan kaum fakir miskin di sekitar lokasi disuguhkan panitia untuk makan bersama Nasi Tumpeng. Sebagai sebuah simbol kebersamaan dengan tetap dalam kerangka kebudayaan bangsa Indonesia. Catatan: Artikel ini dimuat juga di www.theglobal-review.com

Selasa, 05 April 2011

Hidupkan Kembali Gagasan NEFOS Bung Karno

Penulis : Ferdiansyah Ali (Program Manager Global Future Institute)
(Mengenang Pidato Bung Karno Di Sidang Umum PBB, 30 September 1960) “Lebih dari pada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence. Camkanlah, kami mengagumi kedua ajaran itu, dan kami telah banyak belajar dari keduanya itu dan kami telah diilhami, oleh keduanya itu… tetapi dunia ini tidaklah seluruhnya terbagi dalam dua pihak...” Langkahnya tegap. Tampak aura kepercayaan diri yang tinggi terpancar. Dengan seragam putih-putihnya yang khas. Dan kepalanya berkopiah hitam dengan dimiringkan sedikit kekiri sebagai tanda bentuk ‘perlawanan’. Bung Karno berbicara di depan Majelis Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Dengan nadanya yang bergetar dan mendapatkan sejumlah applaus dari para audiens, Bung Karno menawarkan gagasan briliannya, “To Build the World A New”. “Kita menginginkan satu Dunia Baru penuh dengan perdamaian den kesejahteraan, satu Dunia Baru tanpa imperialisme dan kolonialisme dan exploitation de l'homme par l'homme et de nation par nation.” Kemudian Bung Karno melanjutkannya, “….lebih dari pada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence. Camkanlah, kami mengagumi kedua ajaran itu, dan kami telah banyak belajar dari keduanya itu dan kami telah diilhami, oleh keduanya itu… tetapi dunia ini tidaklah seluruhnya terbagi dalam dua pihak...” Dengan retorika yang sangat cerdas, setiap pernyataan Bung Karno mendapat sambutan hangat dari negara-negara berkembang yang ketika itu hadir. Mereka menganggap pernyataan tersebut dianggap relevan mewakili sikap dan pandangannya. Bung Karno mengutarakan sebuah gagasan briliannya, dimana salah satunya adalah dengan pembagian dunia menjadi dua blok. Yaitu blok Old Established Forces (OLDEFOS) yang diartikan sebagai kekuatan lama yang masih bercokol, yang secara kasar diartikan sebagai negara imperalis dan kapitalis. Kemudian blok The New Emerging Forces (NEFOS) yang diartikan sebagai kekuatan baru yang sedang lahir, dengan menggalang kekuatan dari negara-negara berkembang yang masih memperjuangkan kemerdekaannya. Adanya dua kekuatan ketika itu, yaitu blok kapitalis yang berkubu pada Amerika Serikat, dan blok sosialis yang berkubu pada Uni Soviet, dimana equilibrium global ketika itu mau tidak mau hanya diatur antara kedua kekuatan tersebut. Mereka hanya meyakini bahwa terciptanya sebuah perdamaian dunia diukur melalui sebuah perlombaan adu senjata yang seimbang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perimbangan dunia dalam mengamankan dunia dari ancaman instabilitas ini hanya berdasarkan dari perhitungan secara matematis. Pada akhirnya itulah yang menjadi alasan lahirnya NATO dan Pakta Warsawa. Sebenarnya gagasan Bung Karno ini sekaligus menolak analisis yang disampaikan Mao Tse Tung dengan konsep “Dunia Ketiga”. Mao membagi dunia menjadi tiga blok. Pertama blok negara-negara industri kapitalis. Kemudian kedua blok negara-negara sosialis, dan ketiga adalah blok “Dunia Ketiga”. Memang istilah “Dunia Ketiga” ini menjadi perbendaharaan kata politik dunia hingga saat ini. Akan tetapi perkembangan pergulatan politik dunia saat ini lebih akurat seperti yang digambarkan oleh Bung Karno. Semenjak runtuhnya Uni Soviet, negara-negara eks blok sosialis kini berperan sebagai pemerintahan progresif negara berkembang. Sementara Kuba dan Vietnam tidak lagi mencerminkan sebagai blok sosialis tetapi bergerak sebagai bagian perlawanan negara berkembang. Pergulatan Politik Dunia Kini Tsunami politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara begitu menyentak negara-negara Barat. Besarnya protes rakyat yang mengguncang kawasan tersebut membuat perubahan perimbangan kekuasaan. Negara Barat, yang sejatinya dikatagorikan dalam blok oldefos, mulai merasakan kekhawatiran dan kecemasannya. Dengan menggunakan berbagai cara mereka berusaha untuk tetap menancapkan pengaruhnya di kawasan ini. Bisa dilihat ketika negara barat merasa tidak lagi mampu ‘menguasai’ Khadafi, mereka menggunakan resolusi DK PBB No. 1973 untuk melakukan invasi ke Libya. Bahkan kemungkinan akan mempersenjatai kaum revolusi Libya. Kemudian pada kondisi di Bahrain, mereka memiliki sikap yang berbeda dalam menyikapi intervensi militer asing untuk menumpas aksi protes rakyat yang dilakukan secara damai. Bahkan cenderung mendiamkannya. Tindakan semau-maunya yang dilakukan oleh negara barat untuk menyelematkan kepentingannya yang berada di negara berdaulat ini bukan kali pertama. Pada September 2010, dalam serbuan yang berlangsung di Provinsi Ghazni sebelah barat daya Kabul, militer pimpinan Pakta Atlantik Utara (NATO) melancarkan serangan udaranya dalam serangan udara selama pertempuran dengan Taliban. Tak kalah ironisnya, pada tahun 2003 dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal, Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Irak. Ratusan ribu orang tewas, rezim Saddam Hussein pun runtuh. Dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada kekuatan yang mampu memainkan equilibrium global. Dunia hanya digiring oleh Amerika dan para sekutunya untuk ‘memahami’ intervensi militer yang dilakukannya di beberapa negara berdaulat. Bila hal ini terus berlanjut, maka analisis Hendrajit dalam tulisannya “Krisis Timur Tengah, Minyak dan Operasi Siluman” bahwa apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, termasuk yang sedang bergolak di Libya dan Bahrain, merupakan operasi siluman dari hajatan kedua pengusaha minyak, yaitu konglomerat besar Rockefeller dan Rothschild, terus berjalan tanpa dapat dihentikan. Gagasan NEFOS Saatnya Di Hadirkan Dunia sudah seharusnya tidak lagi menutup mata terhadap apa yang dilakukan oleh negara-negara barat. Sudah saatnya perlu dihadirkan kekuatan penyeimbang yang mampu menjaga stabiitas perdamaian dunia. Harus ada kekuatan yang mampu menghentikan, atau paling tidak mengimbangi, dari keangkuhan negara industri kapitalis yang merupakan perwujudan dari negara-negara blok oldefos. Perlu adanya penataan ulang dunia yang lebih baik. Penataan yang jauh dari upaya-upaya penginjak-injakkan hak bangsa, penataan dunia yang lebih berprikemanusiaan. Indonesia, sebagai pelopor yang melahirkan gagasan The New Emerging Forces (NEFOS) dari putra bangsa terbaiknya, harus memulai menawarkan gagasannya. Sebagai sebuah negara besar, dengan wilayah geopilitik yang sangat strategis dan sumber daya alam yang sangat melimpah, bukan hal yang tidak mungkin dilakukan Indonesia dalam memimpin perubahan sebuah peradaban dunia yang baru. Pada tingkatan kawasan terkecil, sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih menjadi penentu. Indonesia, relatif bersahabat dengan semua negara. Mulai dengan Rusia, Amerika Serikat, China, Jepang, korea, India, Iran, dan negara-negara lainnya. Indonesia mampu menjadi kekuatan penyeimbang tersebut. Beberapa fakta yang tidak mungkin bisa dibantah lagi adalah, pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia. Kedua, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia setelah India dan AS sendiri. Ketiga, Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dan yang keempat, Indonesia adalah negara terbesar di antara sepuluh negara anggota ASEAN. Dengan ‘modal’ sebagai negara muslim terbesar, Indonesia memiliki kesempatan emas memainkan peranan penting dalam upaya mencari jalan perdamaian di kawasan Timur Tengah yang saat ini penuh dengan konflik. Bersahabatnya Indonesia dengan Amerika Serikat dan sekaligus dengan Iran, merupakan point plus dalam menjembatani sebagai mediator pada konflik kedua negara tersebut. Belum lagi pada kondisi konflik di Palestina, dimana Indonesia memiliki hubungan yang relative baik dengan kedua kubu yang sedang bertikai, yaitu kubu Fatah (yang didukung oleh Barat) dengan kubu Hamas (yang didukung oleh Iran dan Syria). Inilah saatnya Indonesia untuk berperan aktif dalam pergelutan politik internasional, tidak selalu berperan dengan gaya ‘low profile’ nya yang selama ini dijalankan. Dengan mengambil peran sebagai kekuatan keseimbangan, Indonesia bisa bergerak dari satu pijakan ke pijakan lain tanpa perlu khawatir. Justru mampu berdiri di depan dalam menciptakan keseimbangan di kawasan. Gagasan NEFOS yang disampaikan Bung Karno sangatlah tepat untuk segera diimplementasikan di era kini. Gagasannya yang visioner sangatlah akurat dalam menggambarkan kondisi politik dunia saat ini. Sekiranya Bung Karno masih hidup, bisa kita bayangkan betapa gembira hatinya karena melihat bila perjuangan revolusionernya yang telah ditekuni selama hidupnya dalam penentangan kolonialisme dan imperialisme mulai terlihat dan adanya kemajuan-kemajuan yang cukup besar. Inti dari seluruh gagasan Bung Karno secara jelas terangkum dalam pidato pembukaan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955. “Dan saya minta kepada Tuan-tuan, janganlah hendaknya melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja, seperti yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita di berbagai wilayah Asia-Afrika mengenalnya. Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektuil, penguasaan materiil yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat… Di mana, bilamana dan bagaimanapun ia muncul, kolonialisme adalah yang jahat, yang harus dilenyapkan dari muka bumi." Begitulah. Pidato Bung Karno inilah yang menjiwai lahirnya Dasa Sila Bandung, khususnya bagian D sub I-a, yang akhirnya terumuskan dalam kalimat: “Kolonialisme dalam segala manifestasinya adalah suatu kejahatan yang harus segera diakhiri.” Catatan: Artikel juga dimuat di www.theglobal-review.com

Sabtu, 26 Maret 2011

Bung Karno Dan Perlawanan Indonesia Terhadap Imperialisme

Penulis : Ferdiansyah Ali (Program Manager Global Future Institute)
Pagi itu, Senin 18 April 1955 di Gedung Merdeka, Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, berdiri di depan Mimbar Konferensi Asia Afrika. Dengan penampilan yang meyakinkan dan intonasi suara yang gegap gempita berbicara tentang jahatnya kolonialisme … “Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skilful and determined enemy, and it appears in many guises. Look, the peoples of Asia raised their voices, and the world listened”. Dan pada penutup pidatonya Bung Karno menyampaikan: "I hope that it will give evidence of the fact that we, Asian and African leaders, understand that Asia and Africa can prosper only when they are united, and that even the safety of the world at large can not be safeguarded without a united Asia-Africa. I hope that it conference will give guidance to mankind, will point out to mankind the way which it must take to attain safety and peace. I hope that it will give evidence that Asia and Africa have been reborn, that a New Asia and New Africa have been born !" Pidato Bung Karno ini berhasil menarik perhatian, mempesona, dan mempengaruhi hadirin, terbukti dengan adanya usul Perdana Menteri India, ketika itu Jawaharlal Nehru, yang didukung oleh ke dua puluh empat peserta konferensi untuk mengirimkan pesan ucapan terimakasih kepada presiden atas pidato pembukaannya. Pada pidato tersebut tercermin sebuah ketegasan sikap Bung Karno terhadap penentangan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan terhadap negara-negara Asia dan Afrika. Ketegasan sikap Bung Karno memperjelas posisi Indonesia di mata negara-negara Asia dan Afrika. Indonesia memiliki harkat dan martabat sebagai bangsa penentang ‘kejahatan penjajahan’. Hingga sejarah pun menulisnya dengan ‘tinta emas’ yang terkenang sampai saat ini. Agresi Negara Koalisi di Libya Dengan berpegangan kepada mandat Dewan Keamanan melalui Resolusi 1973, seperti bentuk legitimasi negara-negara koalisi untuk melakukan aksi militernya di Libya. Sebuah resolusi yang tujuan awalnya untuk menyelamatkan masyarakat sipil dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa berubah menjadi agresi militer. Mengutip laporan dari beberapa media, serangan tersebut menghantam fasilitas non-militer di kota Tripoli, Tarhuna, Maamura dan Zhmeil. Akibatnya, 48 warga sipil dilaporkan tewas dan 150 lainnya terluka. Serangan itu juga telah merusak sebuah rumah sakit jantung, jalan, dan jembatan. Agresi militer tersebut semakin terlihat bagaikan penyerangan beberapa negara terhadap negara yang berdaulat. Dan tidak menutup kemungkinan kondisi ini akan berujung seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Serangan yang bermaksud untuk meredakan krisis malah justru menjadi pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum-hukum hubungan internasional. Disinyalir memang semenjak awal negara-negara koalisi yang dikomandoi oleh Perancis, Inggris dan Amerika mempunyai kepentingan lain. Cadangan minyak adalah alasan utama yang menjadi agenda penyerangan tersebut. Di mana Libya merupakan penyuplai terbesar terhadap sejumlah korporasi energi raksasa semacam Exxon Mobil, Texaco, BP Amoco dan Shell. Sekadar informasi, Cadangan minyak Libya 44 miliar per barel tiap harinya. Sungguh fantastis mengingat penduduk Libya hanya sekitar 6 juta. Sedangkan Indonesia saja saat ini cuma 4 miliar per barel padahal penduduk Indonesia saat ini sekitar 230 juta. Ya pantaslah kalau koalisi sekutu sepertinya sangat bernafsu untuk menggempur Libya. Karenanya sungguh tidak mengagetkan juga ketika muncul pernyataan melegitimasikan adanya opsi militer kala Presiden Obama menyatakan bahwa AS memiliki kebijakan untuk menurunkan Khadafi atau 'Khadafi need to go'. Yang bertentangan dengan Resolusi 1973 dimana tidak memandatkan agar Moammar Khadafi untuk turun dari kekuasaan. Sebenarnya hal ini sudah dapat dijadikan pegangan untuk menjadikan serangan koalisi dari dapat dibenarkan (sah) menjadi illegal (unjust war). Posisi Indonesia Dimana? Setelah agresi meiliter yang dilakukan oleh negara-negara koalisi begitu banyak pengutukan yang disampaikan dari beberapa negara. Dan tentunya, ada juga pernyataan yang mendukung dari beberapa negara yang mempunyai kepentingan terhadap minyak di Libya dan sebagian besar negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk. Bisa kita lihat kritikan pedasnya yang disampaikan oleh Beijing dengan menuduh negara-negara pendukung serangan melanggar peraturan internasional dan menghendaki kerusuhan baru di Timur Tengah. Kemudian dari Presiden Paraguay Fernando Lugo yang mengatakan: ”Saya menyesalkan bahwa PBB telah melegitimasi serangan-serangan itu.” Tak kalah galaknya apa yang disampikan oleh Presiden Venezuela Hugo Chavez: ”Imperium Yankee mengambil keputusan untuk menggulingkan Gaddafi dan meraup keuntungan atas pemberontakan yang terjadi di Libya, dan selanjutnya menyedot minyak negara itu." Kepala Institut Analisa Politik dan Militer Rusia, Kolonel Anatoly Tsyganok pun mengutuknya dengan menganggap serangan AS, Inggris dan Perancis ke Libya sama dengan invasi mereka ke Irak. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast dengan mengatakan sebagai kekuatan arogan menduduki negara-negara lain demi kepentingannya dengan dalih mendukung rakyat di negara itu. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Negara yang begitu keras bersikap pada saat pencetusan Konferensi Asia Afrika waktu itu terhadap penentangan kolonialisme dan imperialisme. Negara yang ‘terpandang’ terutama di mata negara-negara Afrika ketika itu. Pada peristiwa ini Indonesia tidak memiliki sikap yang tegas. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberikan pandangannya dalam menyikapi agresi militer tersebut dengan ucapan: "Kita sejak awal memandang perlu masyarakat internasional mengambil langkah untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak berdosa. Namun, dalam pelaksanannya dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan masalah baru." Sangat normatif dan terkesan berhati-hati. Tidak tampak ucapan yang mewakili sebagai negara penentang keras imperialisme. Seharusnya Pemerintah Indonesia mampu menyuarakan agar serangan negara koalisi segera dihentikan. Jangan sampai pemerintah dianggap tidak sensitif terhadap agresi Barat terhadap negara-negara Afrika atau Timur Tengah. Solidaritas publik Indonesia harus dijadikan acuan pemerintah RI dalam menyikapi situasi di Libya. Terlebih Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar, negara berkembang, dan saat ini Ketua Asean sebuah organisasi yang memiliki prinsip larangan campur tangan urusan domestik negara lain, harus bersuara untuk mengingatkan negara-negara koalisi agar tunduk pada mandat Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 1973. Hal ini memang bukan merupakan kali pertama yang ditunjukan Indonesia dalam menyikapi tindakan-tindakan neo-imperialisme negara Barat terhadap negara-negara berkembang. Sikap ini juga ditunjukkan pada saat penyerangan yang dilakukan di Irak dan Afghanistan. Bahkan terhadap kondisi yang berkaitan langsung dengan kedaulatan Indonesia sendiri. Hanya sekedar pernyataan yang normatif. Sebuah PR besar Pemerintahan Indonesia atas kinerja Diplomasi yang dijalankan… Catatan: Artikel ini pernah dimuat di www.theglobal-review.com

Senin, 11 Januari 2010

LIBERALISASI UGAL-UGALAN


Tidak tahu apa yang ada dikepala para pemimpin kita ini. Dalam kondisi daya saing yang belum siap seperti sekarang ini, tetap saja pemimpin kita memberlakukan Perjanjian AFTA ASEAN-CHINA. Sebelum adanya kesepakatan saja, produk-produk ilegal dari China sudah banyak membanjiri negeri ini. Produk lokal pun kewalahan menghadapinya. Tapi pemerintah tidak bisa menekan hadirnya produk ilegal dari china tersebut.

Kini, setelah secara sah diberlakukan Kesepakatan AFTA ASEAN-CHINA, bisa dibayangkan bagaimana gempuran produk-produk China terhadap produk Indonesia. Meskipun sudah jauh-jauh hari sejak tahun 2006 kesepakatan ini dideklarasikan, akan tetapi pemerintah tidak pernah peduli langkah-langkah kesiapan seperti apa yang akan dijalankan. Tidaknya infrastruktur yang dipersiapkan dengan matang. Ekonomi biaya biaya tinggi yang tetap berlaku. Proses perijinan yang mempersulit. Semua itu tetap tidak menjadi fokus perhatian oleh pemerintah. Lalu bagaimana kita mampu bersaing dalam AFTA tersebut.

Efek domino dari pemberlakuan Kesepakatan AFTA ASEAN-CHINA perlahan sudah mulai terasa. Beberapa industri sepatu di Cibaduyut sudah mengalami penurunan omset. Industri garment, tekstil, dan yang lainnya tinggal menunggu waktu diantara gempuran produk-produk dari China. Setelah dalam kondisi tiarap sekuruh industri tersebut, maka mulailah menghantui angka pengangguran. Selanjutnya... bisa kita tebak akan parah seperti apa kondisi perekonomian bangsa ini.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah harus bersikap tegas untuk mengambil sikap MENUNDA Kesepakatan AFTA ASEAN-CHINA. Pemerintah harus terlebih dahulu fokus mempersiapkan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing. Sehingga produk-produk lokal yang ada benar-benar dapat berkompetisi dari gempuran produk luar.

Senin, 21 Desember 2009

Hilangnya Nurani Keadilan

Dukungan dan rasa simpati yang diberikan kepada Prita Mulyasari terus saja mengalir meskipun batas akhir pengumpulan Koin Kepedulian sudah diakhiri. Tidak pernah ada yang menduga, ketika para relawan pengumpul koin kepedulian tersebut awalnya hanya untuk membantu membayarkan sanksi yang dijatuhkan kepada Prita sebesar Rp 204 juta sebagai bentuk dukungan dan simpatinya, ternyata mampu mengumpulkan hingga mendekati Rp 1 milyar bahkan tidak menutup kemungkinan akan mencapai angka Rp 1 milyar. “Hari ini jumlah uang koin yang terkumpul berjumlah Rp 670 juta. Tetapi masih ada beberapa uang koin yang belum dihitung, mungkin jumlahnya akan bertambah mencapai Rp 1 milyar.” ujar Prita.

Uang koin sebagai ungkapan simbol rakyat miskin melakukan perlawanan terhadap diskriminasi hukum yang terjadi. Mereka merasa senasib atas kejadian yang dialami Prita, korban penerapan hukum yang mengesampingkan nurani keadilan. Banyak diantara mereka yang mungkin pernah mengalaminya.

Selain Prita, masih banyak rakyat miskin yang mengalami kesewenangan hukum. Dihadapan kalangan rakyat kecil, hukum hadir dengan begitu perkasa, tegas dan sangat cepat sanksi dijatuhkan. Coba lihat, seorang nenek tua yang mengambil tiga buah kakao yang memang sudah jatuh dari pohonnya langsung dijerat hukuman. Kakek tua yang mengambil sabun dan kacang hijau untuk dihadiahkan kepada familinya ketika akan berkunjung di sebuah mini market, dengan gagahnya hukum langsung menjeratnya. Dengan ‘kekuasaan hukum’ yang sangat besar begitu mudahnya melakukan kesewenangan terhadap rakyat kecil. Sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak tahu harus mengadu kemana ketika penerapan hukum dilakukan tanpa mengedepankan nuraninya.

Sementara ketika hukum berhadapan dengan para ‘pembesar’ begitu lamban proses hukum berjalan. Bahkan terkadang langsung dipeti-eskan. Meskipun sudah sangat gamblang bukti-bukti yang didapatkan, tetap saja ketika berhadapan dengan ‘pembesar’ hukum menjadi mandul. Malah terkesan para ‘pembesar’ sangat susah tersentuh dengan hukum.

Kamis, 12 November 2009

Pemadaman Listrik Ganggu Kegiatan Ekonomi Rakyat.

Sudah lebih dari dua jam Trisna dan temen-temennya hanya duduk-duduk bersendau gerau didepan rumah kontrakannya yang digunakan sebagi tempat memproduksi pakaian jadi dan tas-tas. Biasanya hampir seharian penuh, bahkan sampai malam hari aktifitas jahitan yang dilakukan mereka tak berhenti. Tapi kali ini tak ada aktifitas rutin yang dilakukan selain mengobrol diantara mereka.

Sesekali Pak Saherman pemilik bisnis garment tersebut menelpon Trisna untuk mengontrol rumah kontrakan tersebut yang masih gelap karena pemadaman listrik. Dengan jawaban yang sama Trisna mengatakan pada Pak Saherman bahwa listrik belum juga menyala. Cuma nada kekecewaan Pak Saherman yang terdengar dari suara telepon. “Gimana sih kok belum nyala juga tuh listrik, Tris. Udah dicek belum ada apaan didaerah sana, kok matinya lama bener! Rugi deh kita..”

Biasanya garment Pak Saherman dalam sehari bisa menyelesaikan pakaian sampai 50 lusin. Tapi karena mati listrik, para pekerjanya cuma bisa menyelesaikan sampai 20 lusin. Karena otomatis para pekerjanya tidak bisa melakukan apa-apa. Seluruh pekerjaannya dalam garment mengandalkan tenaga listrik. Itu kalau matinya 5-6 jam, kalau lebih dari itu tidak tahu berapa jahitan yang bisa diselesaikannya. Akibat mati listrik ini Pak Saherman merasa takut tidak dapat memenuhi pesanan dari kliennya. Selain itu, ia merasa dirugikan karena omset penjualannya otomatis akan merosot tajam.

Tidak jauh dari tempat Pak Saherman, ada usaha photocopy yang dijalankan Bang Harisman. Karena adanya pemadaman listrik praktis tidak ada aktifitas di tempat photocopy tersebut. “Rugi bandar, masukan nggak ada tapi kontrakan harus bayar terusin nih.” cetus Bang Harisman.

Masih banyak Pak Saherman dan Bang Regar yang lainnya. Karena listrik padam usaha-usaha mereka menjadi terhenti. Omset yang seharusnya mereka dapatkan menjadi hilang begitu saja. Begitu besar kerugian yang mereka dapatkan. Apalagi belakang ini sering sekali PLN melakukan pemadaman bergilir, dan belum tahu sampai kapan kondisi seperti terus berlangsung. Artinya siap-siap saja mereka mendapatkan kerugian yang lebih besar di masa-masa mendatang.

Ironisnya, apabila mereka terlambat melakukan pembayaran listrik, pihak PLN dengan cepat langsung mengenakan dendanya. Tidak peduli karena kesulitan apa yang sedang dihadapi. Sementara kalau terjadi pemadaman listrik seperti ini, jangankan pihak PLN peduli terhadap kerugian yang diderita para usaha-usaha kecil, permintaan maaf secara terbuka saja enggan dilakukan oleh PLN.

Dengan melihat kondisi seperti ini, sudah saatnya dilakukan reformasi struktur dan birokrasi di tubuh PLN. Tidak bisa lagi diterima alasan-alasan yang diberikan karena adanya gangguan teknis maupun alam. Adanya kinerja yang baik di tubuh PLN akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat penggunanya. Semestinya BUMN milik negara ini memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat bukan malah merugikan rakyatnya sendiri.

Jumat, 03 Juli 2009

Catatan Kritis Untuk Capres Negeri Bahari

Nenek moyangku seorang pelaut,
Gemar mengarung luas samudra,
Menerjang ombak tiada takut,
Menempuh badai sudah biasa...


Cuplikan sebuah lagu yang sangat patriotis dan menunjukan kebanggaan terhadap identitas asli negeri ini, yang sejak dahulu senantiasa mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa bahari yang sangat besar. Begitu perkasanya negeri ini menguasai lautan nusantara hingga membuat kekaguman pada dunia. Dimulai dari Kerajaan Sriwijaya yang berhasil menjadi kekuatan menguasai dominasi wilayah nusantara seluruh Sumatera sampai Malaya. Kemudian Kerajaan Singosari Kertanegaran dengan daerah kekuasaan yang sangat luas meliputi Pahang, Melayu, Gurun (Indonesia Timur), Bakulapura (Kalimantan), Sunda, Madura, dan seluruh Jawa, hingga Bali. Dan puncaknya pada masa Kerajaan Majapahit dengan wilayah kekuasaan yang terbagi dalam empat kelompok wilayah : (1) wilayah2 Melayu dan Sumatera : Jambi, Palembang, Samudra dan Lamori (Aceh), (2) wilayah2 di Tanjung Negara (Kalimantan) dan Tringgano (Trengganu), (3) wilayah2 di sekitar Tumasik (Singapura), (4) wilayah2 di sebelah timur Pulau Jawa (Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku sampai Irian). Daftar lengkap nama2 wilayah taklukan Majapahit tersebut ada di buku Fruin-Mess (1919) “Geschiedenis van Java” (Fruin-Mess mengumpulkannya berdasarkan Pararaton, Negara Kertagama, dan Hikayat Raja-Raja Pasai).

Eksistensi bangsa ini sebagai negeri bahari tetap berlanjut ketika diperkuat dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara kepulauan (Archipelagic State). Kemudian konsep Indonesia sebagai negara kepulauan ini diakui dunia setelah Konvensi Hukum Laut Internasional / United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, kemudian Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Berdasarkan pengakuan ini wilayah Indonesia mencapai 5,8 juta km2 (dari perhitungan secara kartografis) Di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada di dunia, dengan kekayaan tak terhingga yang terkandung di dalamnya meliputi puluhan ribu spesies flora, fauna, dan mikroba. Ratusan spesies terumbu karang dan puluhan genera. Ditambah dengan sumber daya yang dapat diperbaharui seperti aneka jenis ikan, udang, kerang mutiara, hewan kerang, rumput laut, kepiting, hutan bakau, dan beragam biota laut lainnya. Kemudian sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, timah, bauksit, gas alam, mangan, fosfor, bijih besi, gas alam, dan mineral lainnya. Belum lagi perairan Indonesia merupakan suatu wilayah perairan yang sangat ideal untuk mengembangkan sumber energi kelautan seperti gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). Termasuk juga untuk pengembangan daerah wisata dan rekreasi laut dimana negeri ini begitu banyak memiliki pantai dengan panorama yang sangat indah. Begitu kaya bangsa ini dengan luas wilayah perairan yang dimilikinya.

Bahkan pada masa pemerintahan Bung Karno bangsa ini sempat menyandang gelar sebagai negara keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Uni Soviet,dan Iran yang memiliki armada laut terbesar. Jadi bila kita benar-benar resapi perjalanan besar sejarah bangsa ini sangatlah pantas para pendahulu kita begitu bangga dan sangat mengagung-agungkan nenek moyangnya sebagai seorang pelaut.

Ketidakpedulian terhadap Pengelolaan Pulau

Lalu cukupkah kita dengan membanggakan sejarah besar bangsa ini. Padahal kondisi tersulit adalah upaya-upaya untuk mempertahankan, mengamankan dan mengelola dari apa yang sudah kita miliki di seluruh wilayah negeri ini. Masih segar diingatan kita betapa menyesalnya ketika Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Meskipun banyak data yang dijadikan pegangan untuk memperkuat argumen kepemilikan kedua pulau tersebut tetapi tetap saja kita kalah oleh Malaysia dalam Mahkamah Internasional. Kekalahan tersebut dikarenakan “kehadiran” Malaysia di kedua pulau tersebut lebih intensif daripada Indonesia. Soal intensitas dan pendudukan (continuous presence and effective occupation), menjadi salah satu pertimbangan yang menentukan dalam keputusan sidang penentuan kepemilikan kedua pulau tersebut di Mahkamah Internasional. Dimana selama masa sengketa, Malaysia dianggap telah banyak memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat. Sementara bangsa ini hanya acuh tak acuh terhadap keberadaan kedua pulau tersebut. Sebuah kelalaian yang semestinya tidak perlu terjadi.

Belum lagi berlanjut dengan konflik Blok Ambalat yang masih hangat-hangatnya, menyusul klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat sebagai bagian dari wikayahnya. Sudah sangat sering kapal-kapal perang Negara Malaysia secara sengaja melewati batas teritorial negeri ini. Akan tetapi belum juga ada tindakan tegas dari pemimpin-pemimpin kita. Bukankah hal ini sudah sangat melecehkan martabat dan harga diri bangsa Indonesia.

Kondisi seperti ini haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Diluar Pulau Sipadan dan Ligitan masih banyak pulau-pulau yang tidak mendapatkan perhatian serius dari rezim pemerintahan bangsa ini. Terutama pulau-pulau terluar dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Lihat saja pada P. Rondo di perbatasan India, P. Berhala di perbatasan Malaysia, P. Nipah di perbatasan Singapura,P. Sekatung di perbatasan Vietnam, P. Marore, P. Mararnpit, P. Miangas di perbatasan Filipina, P. Fani, P. Fanildo, P. Bras di perbatasan Palau, P. Batek di perbatasan timor Leste, P. Mangudu di perbatasan Australia. Di beberapa pulau tersebut secara ‘de facto’ sudah menjadi bagian dari negara tetangga. Dimana dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat setempat sudah terbiasa disuguhkan siaran televisi negara tetangga. Bahasa pergaulan yang digunakannya adalah bahasa asing. Hingga dalam transaksi jual beli pada aktifitas kesehariannya senantiasa menggunakan mata uang dari negara tetangga. Kondisi ini membuat secara tidak langsung penduduk pulau-pulau tersebut ada dalam suasana penguasaan Negara tetangga.

Sektor Kelautan Membawa Kesejahteraan Rakyat

Sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga dari seluruh luas wilayahnya adalah terdiri dari lautan memiliki begitu banyak kekayaan sumber daya kelautan baik dilihat dari kuantitas maupun keragamannya. Dengan kekayaan laut yang melimpah ini, sayangnya belum termanfaatkan secara optimal. Sumber daya kelautan yang begitu melimpah ini hanya dipandang “sebelah mata”. Kalaupun ada kegiataan pemanfaatan sumber daya kelautan, maka dilakukan kurang profesional dan ekstraktif, kurang mengindahakan aspek kelestariannya. Bangsa Indonesia kurang siap dalam menghadapi segala konsekuensi jati dirinya sebagai bangsa nusantara atau negara kepulauan terbesar di dunia karena tidak disertai dengan kesadaran dan kapasitas yang sepadan dalam mengelola kekayaannya. Di satu sisi Indonesia memposisikan diri sebagai negara kepulauan dengan kekayaan lautnya yang melimpah, tetapi di sisi lain Indonesia juga memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan dalam industri modern, negara kita kalah bersaing dengan negara lain. Semua ini berdampak juga terhadap sektor industri kelautan sehingga menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan laut.

Bila kita perhatikan keragaman sumberdaya laut untuk jenis ikan diketahui terdapat 8.500 jenis ikan pada kolom perairan yang sama. Potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,007 juta ton atau 80% dari MSY (Maximum Sustainable Yield). Hingga saat ini jumlah tangkapan mencapai 3,5 juta ton sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 ton/tahun. Seluruh potensi perikanan tangkap tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar US$15.1 milyar.

Kemudian pengeksplorasian potensi Sumber Daya Alam (dalam hal ini tambang dan minyak) yang terdapat pada puluhan ribu pulau tersebut perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Potensi SDA yang baru di eksplorasi di beberapa pulau ini perlu terus dikembangkan Di identifikasikannya timah yang berada di Bangka dan Sumbawa, Aspal di Buton, penyimpanan minyak di pulau Weh, Pulau Klab, Pulau Rondo, Endapan Batubara di Daerah Marginal kepulauan Nias, Sumber Daya dan Cadangan Bahan Galian Untuk Pertambangan Skala Kecil di Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi SDA yang sangat besar ini mendorong diperlukannya investigasi teknologi yang terpadu untuk kemudian bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh bangsa Indonesia.
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam, BPPT dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 milyar barel setara minyak, namun baru 16,7 milyar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 milyar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 milyar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 milyar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 milyar barel terdapat di laut dalam.

Perairan Indonesia merupakan suatu wilayah perairan yang sangat ideal untuk mengembangkan sumber energi OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). Hal ini dimungkinkan karena salah satu syarat OTEC adalah adanya perbedaan suhu air (permukaan dengan lapisan dalam) minimal 20 0C dan intensitas gelombang laut sangat kecil dibanding dengan wilayah perairan tropika lainnya. Dari berbagai sumber pengamatan oseanografis, telah berhasil dipetakan bagian perairan Indonesia yang potensial sebagai tempat pengembangan OTEC. Hal ini terlihat dari banyak laut, teluk serta selat yang cukup dalam di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan OTEC.

Dari data yang disampaikan diatas, sebenarnya masih banyak lagi yang dapat dilakukan dalam pengembangan sektor kelautan di negeri ini. Seperti pemenuhan prasarana dan infrastruktur transportasi laut yang masih sangat potensial. Pengembangan potensi pariwisata laut, sektor pariwisata tentunya merupakan salah satu potensi unggulan Indonesia untuk mendatangkan turis asing dan tentu saja devisa asing ke dalam negeri.
Bisa kita bayangkan bila negeri yang besar ini benar-benar ditangani secara baik, arif, dan bijaksana maka sejahteralah semua rakyatnya. Dan tidak mustahil bangsa Indonesia akan menjadi negara besar dan tidak lagi dipandang sebelah mata.

Catatan Kritis untuk CAPRES Tahun 2009

Riuh rendah pemilihan presiden tahun 2009 sudah mulai terasa. Para Tim Sukses dari masing-masing calon sudah mulai memaparkan visi dan misi, bahkan mulai saling melempar kritik dari visi dan misi yang diajukan tersebut. Tapi dari ketiga pasangan yang muncul belum ada satupun program yang ditawarkan menyentuh secara spesifik masalah sektor kelautan. Padahal, dari paparan yang disampaikan diatas, sektor kelautan adalah permasalahan yang paling fundamental di negeri ini sebagai sebuah negara kepulauan.

Dari pemaparan diatas semestinya para capres-capres yang akan berkompetisi pada pemilihan presiden tahun ini menjadi sadar dan dapat merenunginya. Sehingga dari potensi kelautan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat memberikan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa catatan kritis untuk para pasangan capres pada pemilihan presiden tahun 2009 ini sebelum benar-benar nantinya terpilih sebagai presiden yang memimpin sebuah negara bahari yang sangat besar ini, yaitu :

1)Wilayah perairan bangsa Indonesia yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritim yang besar, kuat dan modern. Untuk dua hal tersebut (pengamanan dan pengelolaan), diperlukan batas laut yang pasti dan tegas sebagai “pagar” negara nusantara Indonesia dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah perairan bangsa dapat dilakukan dan dipertanggung-jawabkan pada suatu negara yang batas-batasnya sudah pasti (diakui oleh kedua negara yang berbatasan dan untuk laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982) dan telah dilaporkan/didepositkan di PBB untuk mendapatkan pengakuan Internasional. Semakin merebaknya gangguan dan ancaman di perairan nusantara akhir-akhir ini, semakin dirasakan pentingnya penentuan (penegasan) batas-batas laut. Upaya penegasan dan pengabsahan batas laut, kiranya harus menjadi tantangan dan perhatian segenap stake holder kelautan. Oleh karenanya harus masuk prioritas agenda pembangunan dimasa mendatang.

2)Indonesia belum bisa mengelola dengan baik keberadaan pulau-pulau kecil termasuk karang-karang yang ada pada terluar wilayah Indonesia. Selain sebagai bukti kuat batas wilayah negara, pulau-pulau dan karang-karang tersebut juga mempunyai prospek yang menjanjikan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya sinergi antar departemen dan instansi terkait dalam pengelolaan pulau-pulau dan karang terluar Indonesia melalui promosi pariwisata, program transmigrasi, pembangunan pusat ekonomi baru.

3)Selama ini program perpindahan penduduk dari Jawa, Madura dan Bali biasanya menuju pulau-pulau besar (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) dan berorientasi ke arah pertanian. Kenapa pola ini tidak dikombinasi dengan perpindahan penduduk ke pulau-pulau kecil terluar Indonesia? Dengan demikian, pemerataan distribusi penduduk Indonesia secara geografis tetap tercapai, bahkan tercapainya tujuan lain seperti pertahanan dan keamanan. Aktivitas penduduknya pun tidak hanya berorientasi pada pertanian saja tetapi juga perikanan. Dengan adanya penduduk di pulau-pulau terluar tersebut maka tidak mungkin akan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

Dengan berbagai kebijakan kelautan yang ditempuh ini, diharapkan adanya pembangunan kelautan yang sinergis dan terarah serta menyeluruh, sehingga tidak mustahil dengan pemanfaatan kekayan laut yang optimal akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia menuju Indonesia yang adil, makmur, dan mandiri. Semoga!


Oleh : Allay F. Ali
Komunitas Bangkit Bahariku