Kalimat Sakti Yang Bernama ’Subsidi’

Untuk mengurangi kaget rakyat miskin, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah memberikan BLT. Sungguh, pemerintah mempolitisasi rakyat miskin demi pencitraan, rakyat miskin disuap BLT. Kenaikan harga minyak dunia yang menyentuh 120 dolar AS perbarel akibat ketegangan AS-Iran juga jadi alasan harga BBM bersubsidi naik.

Padahal keuntungan yang dikantongi pemerintah setelah premium naik bisa mencapai angka fantastis Rp 43,7 triliun (harga premium Rp 6 ribu perliter). Lalu, setelah harga premium naik pemerintah pun bersiasat memberikan Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (istilah lain dari BLT) tiap orang Rp 150 ribu selama sembilan bulan.

Menko Kesra Agung Laksono menyebut, 74 juta jiwa rakyat miskin akan menerima kompensasi BSLM. Jumlah penerimanya, 18,5 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) dikali empat, jadi 74 juta jiwa. Meski menurut data sekarang, 30 juta adalah penduduk yang hampir miskin, lalu 30 juta penduduk yang miskin dan very very poor (super miskin). Total 60 juta. Jadi, ditambah 14 juta yang tidak terdaftar selama ini termasuk nelayan dan buruh.

Bagi sangat sedikit orang di Indonesia, kenaikan premium tidak masalah. Tapi tidak dengan sebagian terbesar rakyat, menyusul imbas kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok hidup yang membelenggu. Sudah pasti rakyat miskin tidak bisa berkata-kata apalagi protes karena dengan leher yang sudah tercekik, tergorokannya pun mengering.

Keputusan kenaikan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) adalah kepentingan politik dan harus dibicarakan pemerintah dengan DPR. Tapi sungguh disayangkan, banyak partai di negeri ini yang setuju untuk menaikan.

Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang secara tegas menolaknya. Persoalannya, jutaan penduduk miskin akan tenggelam dan mati. Kalau rakyat miskin mati akan berkurang angka kemiskinan di Indonesia dan bertambahlah kemakmuran. Itu merupakan cara membuat rakyat miskin semakin dalam kondisi ’sekarat’, bahkan bisa jadi dikategorikan genocida dengan cara halus dan perlahan-lahan.

Kenaikan harga BBM menjadi pilihan pemerintah untuk menekan subsidi, adalah hal yang aneh. Karena sebenarnya, kewajiban pemerintahlah untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk rakyat, seperti seorang ayah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Selama ini, pemerintah mengsalahartikan kewajiban itu dengan kalimat sakti yang bernama ’subsidi’.

Setiap elemen masyarakat, harus buka mata terhadap subsidi sebagai ’ilmu yang salah kaprah’. Sudah menjadi keharusan bagi kita yang merasa sebagai bagian dari bangsa ini untuk segera melakukan analisis dan mengkaji, apakah pantas pemerintah menggunakan istilah ’subsidi’. Sebab sejak awal berkibarnya ’merah putih’ mensejahterakan rakyat sudah merupakan kontrak sosial dan menjadi harga mati.

Tak kalah penting perlu diperhitungkan secara matang oleh pemerintah, bila harga premium naik maka konsumen akan beralih ke bahan bakar sekelas pertamax di SPBU milik asing, seperti Shell, Total, dan Petronas. Akibatnya malah membuat masalah semakin semrawut, Pertamina tak lagi berkibar kecuali mati suri atau gulung tikar...

Perpecahan Etnis dan Suku Akan Menguntungkan Musuh-Musuh Islam

Penulis : Ferdiansyah Ali, dari Global Future Institute

(Laporan dan Ulasan dari Acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Seminar Internasional yang diselenggarakan Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) dan Majelis Ukhuwah Suni-Syiah Indonesia (MUHSIN), Sabtu 11 Februari 2012. Kontroversi seputar pernyataan Menteri Agama Suryadarma Ali yang menafikan Umat Muslim yang bermahzab Syiah, ternyata tidak berdampak buruk sama sekali bagi keberadaan dan kiprah Ikatan Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI). Sabtu 11 Februari yang lalu, Pengurus Pusat Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (PP IJABI) bekerjasama dengan Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia (MUHSIN), menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di Gedung SMESCO Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung dari Jam 8 pagi sampai jam 14 siang tersebut, mengundang beberapa tokoh penting dari Iran maupun korps diplomatik Kedutaan Besar Iran yang langsung dipimpin oleh Duta Besar Republik Islam Iran Dr Mahmoud Farazandeh. Sedangkan dari Iran hadir Ayatullah Maulawi Naim Abadi, Khatib dan Imam Jumat Masjid Bandar Abbas, Iran, sekaligus anggota Majelis Ahli (Dewan Penasehat) Pemimpin Spiritual Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, dan Ayatullah Dr Biazar Syirazi (Rektor Uiniversitas Taqrib Iran). Bukan itu saja. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sekaligus digelar Seminar Internasional tersebut, selain dihadiri oleh sekitar 2300 peserta, juga menghadirkan DR Maidir Harun, mewakili Ketua Umum PBNU yang kebetulan berhalangan hadir. Daud Poliradja selaku Ketua Majelis Ukhuwah Sunni Syiah (MUHSIN). Dari kalangan pemerintahan, hadir Dr Perwira, Deputi VI Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Dr Perwira dan Dubes Republik Islam Iran DR Mahmoud Farazandeh bertindak sebagai Keynote Speaker. Sayangnya, acara yang berlangsung semarak dan penuh kekeluargaan tidak dapat dihadiri dari pihak PP. Muhammadiyah dengan alasan yang tidak jelas kepada panitia pelaksana. Selain itu, dari Global Future Institute (GFI) yang turut diundang dalam acara tersebut mengutus perwakilannya yaitu Rusman (Direktur Koorporasi) dan Ferdiansyah Ali (Manager Program). Selain memenuhi undangan tersebut, Tim GFI juga melakukan peliputan berita guna memberitakan acara tersebut dalam situsnya www.global-review.com. Lalu apa hal menarik yang berkumandang pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Seminar Internasional tersebut? Salah satunya, tentu saja tausiah yang disampaikan yang mulia Ayatullah Maulawi Naim Abadi. “Mereka yang bermazhab syiah, ahlussunnah waljamaah, atau mazhab lainnya, perlu diperhatikan tentang pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang sangat besar, sebuah nikmat yang besar karena pada saat itu manusia agung dilahirkan. Peringatan maulid merupakaan ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.” Begitu ujar Ayatullah Maulawi Naim Abadi. Namun ini baru prakata awal, semacam tembakan pembuka. Selanjutnya tokoh spiritual Iran tersebut mulai mengarahkan bidikannya pada sasaran sesungguhnya. Dan ternyata benar. Beliau mengatakan, “namun sangat di sayangkan dalam umat Islam, ada kelompok kecil yang mereka menisbatkan kepada Islam, yang menganggap hal-hal yang berisi pujian-pujian, penghormatan dan pengagungan kepada nabi ini merupakan sebagai sebuah tradisi yang tidak pernah ada pada zaman nabi dan menganggap hal ini sebagai sebuah bid'ah. Sebagai sebuah hal yang baru, yang tidak di syariatkan kepada agama yang disampaikan oleh nabi.” Pada tataran ini, Ayatullah Maulawi mulai menyentuh isu strategis yang cukup menarik, bahkan bagi Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas Muslim. Yaitu keterkaitan antara Agama, tradisi dan adat istiadat. Dalam paparan Ayatullah Maulawi lebih lanjut, ketika Islam masuk dalam sebuah wilayah tidak dengan serta merta memberangus adat istiadat dan kebudayaan setempat. Namun Islam harus mengakulturasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Yang menjadi syarat bagi Islam adalah apakah hal tersebut bertentangan dengan tauhid atau tidak. Bila bertentangan maka Islam akan langsung melarangnya. Bila hal tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang mencederai tauhid kepada Allah SWT maka hal tersebut diperbolehkan. Dalam pandangan penulis, pandangan Ayatullah Maulawi menarik dan sangat relevan ketika menelusur kembal sejarah penyebaran Agama Islam di bumi Nusantara, ketika para Wali berhasil mensenyawakan Islam dengan tradisi dan adat istiadat dari masing masing daerah di Indonesia. Karena itu, pandangan Ayatullah Maulawi patut diapresiasi di Indonesia karena secara tersirat berarti menafikan sebuah pandangan yang berkembang selama ini bahwa Islamisasi identik dengan Arabisasi. Bahkan Ayatullah Maulawi lebih lanjut merasa perlu mengingatkan bahwa bahaya terbesar datang dari orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu kaku, Islam selalu mempersulit. Sementara Islam itu sendiri datang untuk memberikan syariat yang mudah, yang nantinya dapat diterima oleh seluruh bangsa dan negara yang ada didunia. Menariknya lagi, Ayatullah Maulawi mengutip dalam buku Sayyid Quthub berjudul "Masa Depan untuk Islam" bahwa masa yang akan datang adalah merupakan masa-masa kejayaan Islam. Namun pihak-pihak yang lain berusaha untuk menghalangi pihak Islam berkembang.” Dari uraian ini, Ayatullah Maulawi mulai menyentuh isu-isu internasional terkait dengan perkembangan Islam. Khususnya terjadinya demoralisasi yang terjadi di dunia peradaban barat baik Amerika Serikat dan Eropa. “Kita bisa melihat bahwa kini Uni Soviet telah runtuh. Dan pada saat ini kita melihat dunia barat menjalani kehidupan mereka. Misalnya di Amerika sudah sebanyak 52% dari anak-anak yang lahir tidak memiliki ayah. Orang-orang Eropa dan yang lainnya di dunia ini mulai putus asa dengan sistem yang ada, sistem kapitalis. Mereka putus harapan. Oleh karena itu satu-satunya hal yang dapat menghilangkan rasa putus asa adalah Islam.” ujarnya lebih lanjut. “Oleh karena itu perpecahan etnis ataupun suku merupakan keuntungan bagi musuh-musuh Islam.” Sementara itu dalam sambutannya sebagai salah satu keynote speaker, Dubes Iran Farazandeh yang berbicara Inggris dan Indonesia, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan Maulid Nabi saw yang dilaksanakan bersama oleh para pengikut mazhab Ahlulbait dan Ahlussunnah. Persatuan Islam adalah modal yang sangat besar bagi upaya untuk membangun umat Islam, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan kemajuan peradaban manusia. Yang tak kalah menarik adalah presentasi dari DR Maidir Harun yang dalam hal ini mewakili Ketua Umum PBNU. Menurut DR Maidir Harun, bahwa sebenarnya yang menjarakkan antara sunni dan syiah itu bukanlah masalah aqidah, akan tetapi masalah politik. Syiah dan Sunni adalah satu aqidah, satu kitab Alquranul Karim. Oleh karena itu saya sangat sepakat sekali degan apa yang ditulis oleh penulis terkenal Abu Dahra, yaitu syiah adalah salah satu mazhab yang ada dalam Islam. Lebih lanjutnya DR. Maidir Harun mengutarakan “Ketika persatuan itu terwujud, kekuasaan Islam berkembang menembus kerajaan Persia dan Romawi. Akan tetapi ketika persatuan itu pecah maka disitulah kita melihat ada problem-problem yang dihadapi umat Islam. Dan kita melihat perpecahan dan perselisihan itu lebih banyak disebabkan oleh kepentingan politik. Kepentingan yang tidak prinsip yang membuat umat islam terpecah.” Lebih jauh beliau mengatakan bahwa seperti yang diungkapkan Yusuf Qardhawi dalam sebuah bukunya menjelaskan bahwa Islam adalah peradaban besar. Ada perbedaan esensial antara peradaban islam yang memiliki nilai ritual dan sakral dengan peradaban sekuler barat yang hampa nilai ritual dan sakral. “Seluruh aspek kehidupan umat islam, apapun yang dilakukannya disamping memiliki nilai profan duniawi juga memiliki nilai sakral. Inilah keutamaan peradaban islam yang menjanjikan masa depan. Sekarang ini memang sedang mengalami krisis peradaban. Prinsip ekonomi sekuler, kapitalisme yang mereka telah laksanakan selama ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi mereka.” imbuhnya. Kemudian tampil sebagai nara sumber berikut adalah Ayatullah Dr Biazar Syirazi (Rektor Uiniversitas Taqrib Iran). Dalam paparannya beliau mengutip salah seorang penulis terkenal DR. Muhammad Husein Haekal dalam bukunya "Sejarah Hidup Muhammad" menyebutkan bahwa apabila kita ingin meneladani nabi besar Muhammad SAW dalam mempersatukan umat kita harus menengok bagaimana kehidupan nabi Muhammad SAW ketika diutus. Saat itu nabi diutus di sebuah lingkungan yang sangat penuh dengan perbedaan, perselisihan dan bahkan peperangan. Bagaimana dalam sejarah, nabi dapat menyatukan kaum-kaum dan suku-suku di jazirah Arab tersebut. Hal itulah yang akan dapat menuntun kita. Adapun sumber dari segala perselisihan tersebut adalah bersumber dari hati yang tidak bersih, hasut, dimana bersumber dari segala yang bersifat syaitan. “Oleh karena itu salah satu tugas dan risalah penting nabi adalah mensucikan jiwa manusia. Karena penyucian jiwa merupakan sumber kebaikan. Kesukuan, egoisme dan hal-hal yang bersifat etnis merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Dan manusia dituntun oleh nabi Muhammad SAW untuk menjauhi hal yang bersifat kesukuan dan ras, sehingga akan mendapat petunjuk yang menuju pada Islam.” jelas beliau. Sementara itu dalam sambutan pembukanya, Dr. Perwira menjelaskan pentingnya menjaga kemajemukan bangsa dengan mengedepankan semangat keindonesiaan. Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dan menunjung tinggi HAM. Dalam demokrasi yang dianut bangsa kita, semua kelompok, semua agama dan semua paham dijamin keberadaannya, sesuai perintah konstitusi. Karena itu, umat beragama dapat menjalankan keyakinannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban umum. Acara tersebut boleh dibilang cukup berhasil dan lancar, tanpa hambatan sebagaimana sempat dikuatirkan panitia pada awalnya. Dengan dihadari hampir 2300 orang, khususnya Pengurus IJABI dari sebagian besar dari daerah yang di Pulau Jawa. Bahkan hadir juga pengurus IJABI dari Papua. Satu bukti nyata bahwa gerakan terselubung untuk memecah belah umat Islam, khususnya antara Sunni dan Syiah, praktis telah gagal total. Kemudian sebagai pembicara penutup, yang disampaikan oleh DR. KH. Jalaluddin Rakhmat (Ketua Dewan Syura IJABI) dengan mendukung apa yang telah disampaikan oleh Ayatullah Maulawi, mengutip hadist Nabi Muhammad SAW, pada saat Haji Wada’ dimana 1400 sahabat sedang berkumpul pada saat itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda: “... tahukah kamu bulan apa sekarang? ini, bulan suci. Tahukah kalian hari apakah ini? Ini hari yang suci. Tahukah kalian negeri apakah ini? negeri yang suci. Ketahuilah bahwa darah, kekayaan dan kehormatan orang Islam itu sama sucinya dengan bulan ini, hari ini, dan negeri ini. Tidak boleh darah orang Islam ditumpahkan, tdk boleh kehormatan orang Islam dijatuhkan, tdk boleh harta mereka dicampakkan.... Wahai kaum muslimin, aku berpesan jaganlah kalian kafir sepeninggalku, yaitu kamu saling membunuh diantara sesama kamu. Pada saat itulah, kalau kamu sudah saling membunuh, kamu sudah kembali pd kekafiran...” Pada penghujung acara seluruh peserta, para pembicara dan kaum fakir miskin di sekitar lokasi disuguhkan panitia untuk makan bersama Nasi Tumpeng. Sebagai sebuah simbol kebersamaan dengan tetap dalam kerangka kebudayaan bangsa Indonesia. Catatan: Artikel ini dimuat juga di www.theglobal-review.com

Hidupkan Kembali Gagasan NEFOS Bung Karno

Penulis : Ferdiansyah Ali (Program Manager Global Future Institute)

(Mengenang Pidato Bung Karno Di Sidang Umum PBB, 30 September 1960) “Lebih dari pada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence. Camkanlah, kami mengagumi kedua ajaran itu, dan kami telah banyak belajar dari keduanya itu dan kami telah diilhami, oleh keduanya itu… tetapi dunia ini tidaklah seluruhnya terbagi dalam dua pihak...” Langkahnya tegap. Tampak aura kepercayaan diri yang tinggi terpancar. Dengan seragam putih-putihnya yang khas. Dan kepalanya berkopiah hitam dengan dimiringkan sedikit kekiri sebagai tanda bentuk ‘perlawanan’. Bung Karno berbicara di depan Majelis Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Dengan nadanya yang bergetar dan mendapatkan sejumlah applaus dari para audiens, Bung Karno menawarkan gagasan briliannya, “To Build the World A New”. “Kita menginginkan satu Dunia Baru penuh dengan perdamaian den kesejahteraan, satu Dunia Baru tanpa imperialisme dan kolonialisme dan exploitation de l'homme par l'homme et de nation par nation.” Kemudian Bung Karno melanjutkannya, “….lebih dari pada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence. Camkanlah, kami mengagumi kedua ajaran itu, dan kami telah banyak belajar dari keduanya itu dan kami telah diilhami, oleh keduanya itu… tetapi dunia ini tidaklah seluruhnya terbagi dalam dua pihak...” Dengan retorika yang sangat cerdas, setiap pernyataan Bung Karno mendapat sambutan hangat dari negara-negara berkembang yang ketika itu hadir. Mereka menganggap pernyataan tersebut dianggap relevan mewakili sikap dan pandangannya. Bung Karno mengutarakan sebuah gagasan briliannya, dimana salah satunya adalah dengan pembagian dunia menjadi dua blok. Yaitu blok Old Established Forces (OLDEFOS) yang diartikan sebagai kekuatan lama yang masih bercokol, yang secara kasar diartikan sebagai negara imperalis dan kapitalis. Kemudian blok The New Emerging Forces (NEFOS) yang diartikan sebagai kekuatan baru yang sedang lahir, dengan menggalang kekuatan dari negara-negara berkembang yang masih memperjuangkan kemerdekaannya. Adanya dua kekuatan ketika itu, yaitu blok kapitalis yang berkubu pada Amerika Serikat, dan blok sosialis yang berkubu pada Uni Soviet, dimana equilibrium global ketika itu mau tidak mau hanya diatur antara kedua kekuatan tersebut. Mereka hanya meyakini bahwa terciptanya sebuah perdamaian dunia diukur melalui sebuah perlombaan adu senjata yang seimbang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perimbangan dunia dalam mengamankan dunia dari ancaman instabilitas ini hanya berdasarkan dari perhitungan secara matematis. Pada akhirnya itulah yang menjadi alasan lahirnya NATO dan Pakta Warsawa. Sebenarnya gagasan Bung Karno ini sekaligus menolak analisis yang disampaikan Mao Tse Tung dengan konsep “Dunia Ketiga”. Mao membagi dunia menjadi tiga blok. Pertama blok negara-negara industri kapitalis. Kemudian kedua blok negara-negara sosialis, dan ketiga adalah blok “Dunia Ketiga”. Memang istilah “Dunia Ketiga” ini menjadi perbendaharaan kata politik dunia hingga saat ini. Akan tetapi perkembangan pergulatan politik dunia saat ini lebih akurat seperti yang digambarkan oleh Bung Karno. Semenjak runtuhnya Uni Soviet, negara-negara eks blok sosialis kini berperan sebagai pemerintahan progresif negara berkembang. Sementara Kuba dan Vietnam tidak lagi mencerminkan sebagai blok sosialis tetapi bergerak sebagai bagian perlawanan negara berkembang. Pergulatan Politik Dunia Kini Tsunami politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara begitu menyentak negara-negara Barat. Besarnya protes rakyat yang mengguncang kawasan tersebut membuat perubahan perimbangan kekuasaan. Negara Barat, yang sejatinya dikatagorikan dalam blok oldefos, mulai merasakan kekhawatiran dan kecemasannya. Dengan menggunakan berbagai cara mereka berusaha untuk tetap menancapkan pengaruhnya di kawasan ini. Bisa dilihat ketika negara barat merasa tidak lagi mampu ‘menguasai’ Khadafi, mereka menggunakan resolusi DK PBB No. 1973 untuk melakukan invasi ke Libya. Bahkan kemungkinan akan mempersenjatai kaum revolusi Libya. Kemudian pada kondisi di Bahrain, mereka memiliki sikap yang berbeda dalam menyikapi intervensi militer asing untuk menumpas aksi protes rakyat yang dilakukan secara damai. Bahkan cenderung mendiamkannya. Tindakan semau-maunya yang dilakukan oleh negara barat untuk menyelematkan kepentingannya yang berada di negara berdaulat ini bukan kali pertama. Pada September 2010, dalam serbuan yang berlangsung di Provinsi Ghazni sebelah barat daya Kabul, militer pimpinan Pakta Atlantik Utara (NATO) melancarkan serangan udaranya dalam serangan udara selama pertempuran dengan Taliban. Tak kalah ironisnya, pada tahun 2003 dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal, Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Irak. Ratusan ribu orang tewas, rezim Saddam Hussein pun runtuh. Dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada kekuatan yang mampu memainkan equilibrium global. Dunia hanya digiring oleh Amerika dan para sekutunya untuk ‘memahami’ intervensi militer yang dilakukannya di beberapa negara berdaulat. Bila hal ini terus berlanjut, maka analisis Hendrajit dalam tulisannya “Krisis Timur Tengah, Minyak dan Operasi Siluman” bahwa apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, termasuk yang sedang bergolak di Libya dan Bahrain, merupakan operasi siluman dari hajatan kedua pengusaha minyak, yaitu konglomerat besar Rockefeller dan Rothschild, terus berjalan tanpa dapat dihentikan. Gagasan NEFOS Saatnya Di Hadirkan Dunia sudah seharusnya tidak lagi menutup mata terhadap apa yang dilakukan oleh negara-negara barat. Sudah saatnya perlu dihadirkan kekuatan penyeimbang yang mampu menjaga stabiitas perdamaian dunia. Harus ada kekuatan yang mampu menghentikan, atau paling tidak mengimbangi, dari keangkuhan negara industri kapitalis yang merupakan perwujudan dari negara-negara blok oldefos. Perlu adanya penataan ulang dunia yang lebih baik. Penataan yang jauh dari upaya-upaya penginjak-injakkan hak bangsa, penataan dunia yang lebih berprikemanusiaan. Indonesia, sebagai pelopor yang melahirkan gagasan The New Emerging Forces (NEFOS) dari putra bangsa terbaiknya, harus memulai menawarkan gagasannya. Sebagai sebuah negara besar, dengan wilayah geopilitik yang sangat strategis dan sumber daya alam yang sangat melimpah, bukan hal yang tidak mungkin dilakukan Indonesia dalam memimpin perubahan sebuah peradaban dunia yang baru. Pada tingkatan kawasan terkecil, sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih menjadi penentu. Indonesia, relatif bersahabat dengan semua negara. Mulai dengan Rusia, Amerika Serikat, China, Jepang, korea, India, Iran, dan negara-negara lainnya. Indonesia mampu menjadi kekuatan penyeimbang tersebut. Beberapa fakta yang tidak mungkin bisa dibantah lagi adalah, pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia. Kedua, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia setelah India dan AS sendiri. Ketiga, Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dan yang keempat, Indonesia adalah negara terbesar di antara sepuluh negara anggota ASEAN. Dengan ‘modal’ sebagai negara muslim terbesar, Indonesia memiliki kesempatan emas memainkan peranan penting dalam upaya mencari jalan perdamaian di kawasan Timur Tengah yang saat ini penuh dengan konflik. Bersahabatnya Indonesia dengan Amerika Serikat dan sekaligus dengan Iran, merupakan point plus dalam menjembatani sebagai mediator pada konflik kedua negara tersebut. Belum lagi pada kondisi konflik di Palestina, dimana Indonesia memiliki hubungan yang relative baik dengan kedua kubu yang sedang bertikai, yaitu kubu Fatah (yang didukung oleh Barat) dengan kubu Hamas (yang didukung oleh Iran dan Syria). Inilah saatnya Indonesia untuk berperan aktif dalam pergelutan politik internasional, tidak selalu berperan dengan gaya ‘low profile’ nya yang selama ini dijalankan. Dengan mengambil peran sebagai kekuatan keseimbangan, Indonesia bisa bergerak dari satu pijakan ke pijakan lain tanpa perlu khawatir. Justru mampu berdiri di depan dalam menciptakan keseimbangan di kawasan. Gagasan NEFOS yang disampaikan Bung Karno sangatlah tepat untuk segera diimplementasikan di era kini. Gagasannya yang visioner sangatlah akurat dalam menggambarkan kondisi politik dunia saat ini. Sekiranya Bung Karno masih hidup, bisa kita bayangkan betapa gembira hatinya karena melihat bila perjuangan revolusionernya yang telah ditekuni selama hidupnya dalam penentangan kolonialisme dan imperialisme mulai terlihat dan adanya kemajuan-kemajuan yang cukup besar. Inti dari seluruh gagasan Bung Karno secara jelas terangkum dalam pidato pembukaan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955. “Dan saya minta kepada Tuan-tuan, janganlah hendaknya melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja, seperti yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita di berbagai wilayah Asia-Afrika mengenalnya. Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektuil, penguasaan materiil yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat… Di mana, bilamana dan bagaimanapun ia muncul, kolonialisme adalah yang jahat, yang harus dilenyapkan dari muka bumi." Begitulah. Pidato Bung Karno inilah yang menjiwai lahirnya Dasa Sila Bandung, khususnya bagian D sub I-a, yang akhirnya terumuskan dalam kalimat: “Kolonialisme dalam segala manifestasinya adalah suatu kejahatan yang harus segera diakhiri.” Catatan: Artikel juga dimuat di www.theglobal-review.com

Bung Karno Dan Perlawanan Indonesia Terhadap Imperialisme

Penulis : Ferdiansyah Ali (Program Manager Global Future Institute)

Pagi itu, Senin 18 April 1955 di Gedung Merdeka, Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, berdiri di depan Mimbar Konferensi Asia Afrika. Dengan penampilan yang meyakinkan dan intonasi suara yang gegap gempita berbicara tentang jahatnya kolonialisme … “Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skilful and determined enemy, and it appears in many guises. Look, the peoples of Asia raised their voices, and the world listened”. Dan pada penutup pidatonya Bung Karno menyampaikan: "I hope that it will give evidence of the fact that we, Asian and African leaders, understand that Asia and Africa can prosper only when they are united, and that even the safety of the world at large can not be safeguarded without a united Asia-Africa. I hope that it conference will give guidance to mankind, will point out to mankind the way which it must take to attain safety and peace. I hope that it will give evidence that Asia and Africa have been reborn, that a New Asia and New Africa have been born !" Pidato Bung Karno ini berhasil menarik perhatian, mempesona, dan mempengaruhi hadirin, terbukti dengan adanya usul Perdana Menteri India, ketika itu Jawaharlal Nehru, yang didukung oleh ke dua puluh empat peserta konferensi untuk mengirimkan pesan ucapan terimakasih kepada presiden atas pidato pembukaannya. Pada pidato tersebut tercermin sebuah ketegasan sikap Bung Karno terhadap penentangan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan terhadap negara-negara Asia dan Afrika. Ketegasan sikap Bung Karno memperjelas posisi Indonesia di mata negara-negara Asia dan Afrika. Indonesia memiliki harkat dan martabat sebagai bangsa penentang ‘kejahatan penjajahan’. Hingga sejarah pun menulisnya dengan ‘tinta emas’ yang terkenang sampai saat ini. Agresi Negara Koalisi di Libya Dengan berpegangan kepada mandat Dewan Keamanan melalui Resolusi 1973, seperti bentuk legitimasi negara-negara koalisi untuk melakukan aksi militernya di Libya. Sebuah resolusi yang tujuan awalnya untuk menyelamatkan masyarakat sipil dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa berubah menjadi agresi militer. Mengutip laporan dari beberapa media, serangan tersebut menghantam fasilitas non-militer di kota Tripoli, Tarhuna, Maamura dan Zhmeil. Akibatnya, 48 warga sipil dilaporkan tewas dan 150 lainnya terluka. Serangan itu juga telah merusak sebuah rumah sakit jantung, jalan, dan jembatan. Agresi militer tersebut semakin terlihat bagaikan penyerangan beberapa negara terhadap negara yang berdaulat. Dan tidak menutup kemungkinan kondisi ini akan berujung seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Serangan yang bermaksud untuk meredakan krisis malah justru menjadi pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum-hukum hubungan internasional. Disinyalir memang semenjak awal negara-negara koalisi yang dikomandoi oleh Perancis, Inggris dan Amerika mempunyai kepentingan lain. Cadangan minyak adalah alasan utama yang menjadi agenda penyerangan tersebut. Di mana Libya merupakan penyuplai terbesar terhadap sejumlah korporasi energi raksasa semacam Exxon Mobil, Texaco, BP Amoco dan Shell. Sekadar informasi, Cadangan minyak Libya 44 miliar per barel tiap harinya. Sungguh fantastis mengingat penduduk Libya hanya sekitar 6 juta. Sedangkan Indonesia saja saat ini cuma 4 miliar per barel padahal penduduk Indonesia saat ini sekitar 230 juta. Ya pantaslah kalau koalisi sekutu sepertinya sangat bernafsu untuk menggempur Libya. Karenanya sungguh tidak mengagetkan juga ketika muncul pernyataan melegitimasikan adanya opsi militer kala Presiden Obama menyatakan bahwa AS memiliki kebijakan untuk menurunkan Khadafi atau 'Khadafi need to go'. Yang bertentangan dengan Resolusi 1973 dimana tidak memandatkan agar Moammar Khadafi untuk turun dari kekuasaan. Sebenarnya hal ini sudah dapat dijadikan pegangan untuk menjadikan serangan koalisi dari dapat dibenarkan (sah) menjadi illegal (unjust war). Posisi Indonesia Dimana? Setelah agresi meiliter yang dilakukan oleh negara-negara koalisi begitu banyak pengutukan yang disampaikan dari beberapa negara. Dan tentunya, ada juga pernyataan yang mendukung dari beberapa negara yang mempunyai kepentingan terhadap minyak di Libya dan sebagian besar negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk. Bisa kita lihat kritikan pedasnya yang disampaikan oleh Beijing dengan menuduh negara-negara pendukung serangan melanggar peraturan internasional dan menghendaki kerusuhan baru di Timur Tengah. Kemudian dari Presiden Paraguay Fernando Lugo yang mengatakan: ”Saya menyesalkan bahwa PBB telah melegitimasi serangan-serangan itu.” Tak kalah galaknya apa yang disampikan oleh Presiden Venezuela Hugo Chavez: ”Imperium Yankee mengambil keputusan untuk menggulingkan Gaddafi dan meraup keuntungan atas pemberontakan yang terjadi di Libya, dan selanjutnya menyedot minyak negara itu." Kepala Institut Analisa Politik dan Militer Rusia, Kolonel Anatoly Tsyganok pun mengutuknya dengan menganggap serangan AS, Inggris dan Perancis ke Libya sama dengan invasi mereka ke Irak. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast dengan mengatakan sebagai kekuatan arogan menduduki negara-negara lain demi kepentingannya dengan dalih mendukung rakyat di negara itu. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Negara yang begitu keras bersikap pada saat pencetusan Konferensi Asia Afrika waktu itu terhadap penentangan kolonialisme dan imperialisme. Negara yang ‘terpandang’ terutama di mata negara-negara Afrika ketika itu. Pada peristiwa ini Indonesia tidak memiliki sikap yang tegas. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberikan pandangannya dalam menyikapi agresi militer tersebut dengan ucapan: "Kita sejak awal memandang perlu masyarakat internasional mengambil langkah untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak berdosa. Namun, dalam pelaksanannya dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan masalah baru." Sangat normatif dan terkesan berhati-hati. Tidak tampak ucapan yang mewakili sebagai negara penentang keras imperialisme. Seharusnya Pemerintah Indonesia mampu menyuarakan agar serangan negara koalisi segera dihentikan. Jangan sampai pemerintah dianggap tidak sensitif terhadap agresi Barat terhadap negara-negara Afrika atau Timur Tengah. Solidaritas publik Indonesia harus dijadikan acuan pemerintah RI dalam menyikapi situasi di Libya. Terlebih Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar, negara berkembang, dan saat ini Ketua Asean sebuah organisasi yang memiliki prinsip larangan campur tangan urusan domestik negara lain, harus bersuara untuk mengingatkan negara-negara koalisi agar tunduk pada mandat Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 1973. Hal ini memang bukan merupakan kali pertama yang ditunjukan Indonesia dalam menyikapi tindakan-tindakan neo-imperialisme negara Barat terhadap negara-negara berkembang. Sikap ini juga ditunjukkan pada saat penyerangan yang dilakukan di Irak dan Afghanistan. Bahkan terhadap kondisi yang berkaitan langsung dengan kedaulatan Indonesia sendiri. Hanya sekedar pernyataan yang normatif. Sebuah PR besar Pemerintahan Indonesia atas kinerja Diplomasi yang dijalankan… Catatan: Artikel ini pernah dimuat di www.theglobal-review.com

LIBERALISASI UGAL-UGALAN

Tidak tahu apa yang ada dikepala para pemimpin kita ini. Dalam kondisi daya saing yang belum siap seperti sekarang ini, tetap saja pemimpin kita memberlakukan Perjanjian AFTA ASEAN-CHINA. Sebelum adanya kesepakatan saja, produk-produk ilegal dari China sudah banyak membanjiri negeri ini. Produk lokal pun kewalahan menghadapinya. Tapi pemerintah tidak bisa menekan hadirnya produk ilegal dari china tersebut.

Kini, setelah secara sah diberlakukan Kesepakatan AFTA ASEAN-CHINA, bisa dibayangkan bagaimana gempuran produk-produk China terhadap produk Indonesia. Meskipun sudah jauh-jauh hari sejak tahun 2006 kesepakatan ini dideklarasikan, akan tetapi pemerintah tidak pernah peduli langkah-langkah kesiapan seperti apa yang akan dijalankan. Tidaknya infrastruktur yang dipersiapkan dengan matang. Ekonomi biaya biaya tinggi yang tetap berlaku. Proses perijinan yang mempersulit. Semua itu tetap tidak menjadi fokus perhatian oleh pemerintah. Lalu bagaimana kita mampu bersaing dalam AFTA tersebut.

Efek domino dari pemberlakuan Kesepakatan AFTA ASEAN-CHINA perlahan sudah mulai terasa. Beberapa industri sepatu di Cibaduyut sudah mengalami penurunan omset. Industri garment, tekstil, dan yang lainnya tinggal menunggu waktu diantara gempuran produk-produk dari China. Setelah dalam kondisi tiarap sekuruh industri tersebut, maka mulailah menghantui angka pengangguran. Selanjutnya... bisa kita tebak akan parah seperti apa kondisi perekonomian bangsa ini.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah harus bersikap tegas untuk mengambil sikap MENUNDA Kesepakatan AFTA ASEAN-CHINA. Pemerintah harus terlebih dahulu fokus mempersiapkan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing. Sehingga produk-produk lokal yang ada benar-benar dapat berkompetisi dari gempuran produk luar.

Hilangnya Nurani Keadilan

Dukungan dan rasa simpati yang diberikan kepada Prita Mulyasari terus saja mengalir meskipun batas akhir pengumpulan Koin Kepedulian sudah diakhiri. Tidak pernah ada yang menduga, ketika para relawan pengumpul koin kepedulian tersebut awalnya hanya untuk membantu membayarkan sanksi yang dijatuhkan kepada Prita sebesar Rp 204 juta sebagai bentuk dukungan dan simpatinya, ternyata mampu mengumpulkan hingga mendekati Rp 1 milyar bahkan tidak menutup kemungkinan akan mencapai angka Rp 1 milyar. “Hari ini jumlah uang koin yang terkumpul berjumlah Rp 670 juta. Tetapi masih ada beberapa uang koin yang belum dihitung, mungkin jumlahnya akan bertambah mencapai Rp 1 milyar.” ujar Prita.

Uang koin sebagai ungkapan simbol rakyat miskin melakukan perlawanan terhadap diskriminasi hukum yang terjadi. Mereka merasa senasib atas kejadian yang dialami Prita, korban penerapan hukum yang mengesampingkan nurani keadilan. Banyak diantara mereka yang mungkin pernah mengalaminya.

Selain Prita, masih banyak rakyat miskin yang mengalami kesewenangan hukum. Dihadapan kalangan rakyat kecil, hukum hadir dengan begitu perkasa, tegas dan sangat cepat sanksi dijatuhkan. Coba lihat, seorang nenek tua yang mengambil tiga buah kakao yang memang sudah jatuh dari pohonnya langsung dijerat hukuman. Kakek tua yang mengambil sabun dan kacang hijau untuk dihadiahkan kepada familinya ketika akan berkunjung di sebuah mini market, dengan gagahnya hukum langsung menjeratnya. Dengan ‘kekuasaan hukum’ yang sangat besar begitu mudahnya melakukan kesewenangan terhadap rakyat kecil. Sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak tahu harus mengadu kemana ketika penerapan hukum dilakukan tanpa mengedepankan nuraninya.

Sementara ketika hukum berhadapan dengan para ‘pembesar’ begitu lamban proses hukum berjalan. Bahkan terkadang langsung dipeti-eskan. Meskipun sudah sangat gamblang bukti-bukti yang didapatkan, tetap saja ketika berhadapan dengan ‘pembesar’ hukum menjadi mandul. Malah terkesan para ‘pembesar’ sangat susah tersentuh dengan hukum.

Pemadaman Listrik Ganggu Kegiatan Ekonomi Rakyat.

Sudah lebih dari dua jam Trisna dan temen-temennya hanya duduk-duduk bersendau gerau didepan rumah kontrakannya yang digunakan sebagi tempat memproduksi pakaian jadi dan tas-tas. Biasanya hampir seharian penuh, bahkan sampai malam hari aktifitas jahitan yang dilakukan mereka tak berhenti. Tapi kali ini tak ada aktifitas rutin yang dilakukan selain mengobrol diantara mereka.

Sesekali Pak Saherman pemilik bisnis garment tersebut menelpon Trisna untuk mengontrol rumah kontrakan tersebut yang masih gelap karena pemadaman listrik. Dengan jawaban yang sama Trisna mengatakan pada Pak Saherman bahwa listrik belum juga menyala. Cuma nada kekecewaan Pak Saherman yang terdengar dari suara telepon. “Gimana sih kok belum nyala juga tuh listrik, Tris. Udah dicek belum ada apaan didaerah sana, kok matinya lama bener! Rugi deh kita..”

Biasanya garment Pak Saherman dalam sehari bisa menyelesaikan pakaian sampai 50 lusin. Tapi karena mati listrik, para pekerjanya cuma bisa menyelesaikan sampai 20 lusin. Karena otomatis para pekerjanya tidak bisa melakukan apa-apa. Seluruh pekerjaannya dalam garment mengandalkan tenaga listrik. Itu kalau matinya 5-6 jam, kalau lebih dari itu tidak tahu berapa jahitan yang bisa diselesaikannya. Akibat mati listrik ini Pak Saherman merasa takut tidak dapat memenuhi pesanan dari kliennya. Selain itu, ia merasa dirugikan karena omset penjualannya otomatis akan merosot tajam.

Tidak jauh dari tempat Pak Saherman, ada usaha photocopy yang dijalankan Bang Harisman. Karena adanya pemadaman listrik praktis tidak ada aktifitas di tempat photocopy tersebut. “Rugi bandar, masukan nggak ada tapi kontrakan harus bayar terusin nih.” cetus Bang Harisman.

Masih banyak Pak Saherman dan Bang Regar yang lainnya. Karena listrik padam usaha-usaha mereka menjadi terhenti. Omset yang seharusnya mereka dapatkan menjadi hilang begitu saja. Begitu besar kerugian yang mereka dapatkan. Apalagi belakang ini sering sekali PLN melakukan pemadaman bergilir, dan belum tahu sampai kapan kondisi seperti terus berlangsung. Artinya siap-siap saja mereka mendapatkan kerugian yang lebih besar di masa-masa mendatang.

Ironisnya, apabila mereka terlambat melakukan pembayaran listrik, pihak PLN dengan cepat langsung mengenakan dendanya. Tidak peduli karena kesulitan apa yang sedang dihadapi. Sementara kalau terjadi pemadaman listrik seperti ini, jangankan pihak PLN peduli terhadap kerugian yang diderita para usaha-usaha kecil, permintaan maaf secara terbuka saja enggan dilakukan oleh PLN.

Dengan melihat kondisi seperti ini, sudah saatnya dilakukan reformasi struktur dan birokrasi di tubuh PLN. Tidak bisa lagi diterima alasan-alasan yang diberikan karena adanya gangguan teknis maupun alam. Adanya kinerja yang baik di tubuh PLN akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat penggunanya. Semestinya BUMN milik negara ini memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat bukan malah merugikan rakyatnya sendiri.